Dalam sejarah penjajahan Indonesia pernah mengalami masa tanam paksa yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda. Sistem tersebut memberikan dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia, baik secara positif dan negatif.

Sistem tanam paksa atau Cultuurstelsel adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes Van Den Bosch pada tahun 1830

Sistem ini mengharuskan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya sebesar 20 persen untuk ditanami komoditi ekspor, seperti kopi, tebu, dan tarum/indigofera. Hasil tanaman tersebut akan dijual kepada pemerintah kolonial Belanda dan hasilnya juga diserahkan kepada pemerintah kolonial.

Sedangkan penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari pada kebun milik pemerintah Belanda sebagai pembayaran pajak. Sistem tanam paksa adalah sistem yang kejam dan lebih keras kepada masyarakat Indonesia.

Latar Belakang Tanam Paksa

Dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa ini dilakukan atas beberapa kondisi yang menjadi latar belakangnya. Berikut latar belakang adanya tanam paksa tersebut dikutip dari laman SMAN 13 Semarang:

1. Belanda mengalami krisis ekonomi pasca kejayaan Napoleon Bonaparte (1803-1815) di Eropa

2. Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang menyebabkan pemisahan wilayah pada tahun 1830

3. Besarnya biaya untuk menumpas Pemberontakan Diponegoro (Perang Jawa 1825-1830)

Kas Belanda kosong dan utang Belanda yang sangat banyak

4. Pemasukan dari penanaman kopi tidak cukup untuk menutupi kekosongan keuangan

5. Kegagalan praktik liberalisasi dalam mengeruk keuntungan tanah jajahan Hindia Belanda.

Dampak Tanam Paksa

Berikut ini dampak negatif dan positif dari sistem tanam paksa dikutip dari artikel ilmiah 'Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870' yang disusun Hendra Kurniawan dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang diterbitkan dalam jurnal SOCIO Volume 11 Nomor 2, September 2014 dan artikel Cultuurstelsel dari laman Universitas Krisna Dwipayana.

Dampak Negatif

Berikut ini dampak negatif dari tanam paksa yang dirasakan masyarakat Indonesia:

1. Penanaman padi jadi terganggu karena waktu untuk budidaya tanaman perdagangan ekspor bersamaan dengan persiapan lahan padi

2. Menghambat perkembangan desa dikarenakan penduduk lebih senang tinggal di desa dan kurangnya wawasan

3. Adanya sistem upah dan paksaan bagi rakyat untuk menyerahkan tanahnya sebagai pembayaran pajak, hal ini memberatkan sebagian masyarakat Indonesia

4. Timbulnya kerja rodi atau kerja paksa tanpa diberi upah yang layak dan menyebabkan rakyat sengsara

5. Timbulnya masalah kelaparan dan wabah penyakit hingga angka kematian yang meningkat drastis karena kurangnya ketersediaan pangan

6. Adanya aturan cultuurprocenten, di mana bonus panen diberikan kepada pemimpin dan memberatkan pemilik tanah.

Dampak Positif

Meski sistem tanam paksa ini bersifat kejam dan menyengsarakan masyarakat Indonesia, tetapi ada beberapa dampak positif yang dihasilkannya.

1. Rakyat Indonesia jadi mengenal berbagai teknik menanam dan jenis-jenis tanaman baru

2. Adanya peningkatan jumlah uang yang beredar di pedesaan, sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan

3. Muncul tenaga kerja yang ahli dalam bidang perkebunan dan pabrik di desa

4. Bagian tanah rakyat yang ditanami tanaman perdagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Hasil tanamannya wajib diserahkan ke pemerintah Hindia Belanda. Apabila nilai hasil tanaman perdagangan yang ditaksir itu melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, maka selisih positifnya diserahkan kepada rakyat. Kegagalan panen yang terjadi di lahan tanaman perdagangan dibebankan pada pemerintah Hindia Belanda, terutama apabila kegagalannya bukan disebabkan kelalaian rakyat.

5. Adanya fasilitas dan pembangunan infrastruktur yang digunakan dalam tanam paksa, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, pabrik, dan gudang.

Nah, itu dia dampak tanam paksa bagi masyarakat Indonesia dari sisi negatif dan positif.