1. Angkatan Perang Ratu Adil (APRA)

Peristiwa konflik kepentingan pertama yang paling terkenal yaitu APRA. Peristiwa ini berlokasi tepat di Bandung pada tanggal 23 Januari 1950. 

Indonesia pada saat itu masih berbentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat. Peristiwa ini dipimpin oleh kelompok APRA. Anggotanya terdiri dari satuan pro-Belanda yang dipimpin oleh mantan kapten tentara Kerajaan Hindia Belanda atau KNIL, Raymond Westerling.

Pasundan sebenarnya masih jadi bagian dari Indonesia. Tapi, saat itu APRA mau punya tentara sendiri yang berbeda dari TNI. 

Dari situlah, mereka melanjutkan langkah-langkah pemberontakannya dengan cara melakukan kudeta atau berusaha menggulingkan kekuasaan terhadap pemerintahan RIS. 

Tapi untungnya, pemberontakan atas konflik kepentingan ini gagal dikarenakan pasukannya tidak membantu usaha Westerling.

2. Andi Azis

Dikenal sebagai pemberontakan Andi Azis, konflik ini berdasarkan keinginan Andi yang berniat untuk menjadikan pasukannya sebagai angkatan perang Negara Indonesia Timur, salah satu negara bagian dari RIS.

Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 5 April 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan. Tahun 1950 Indonesia masih berbentuk RIS. RIS ini punya kemiliteran bernama Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS).

Terus, KNIL ini ada kesalahpahaman soal wewenang dengan APRIS. Jadi, Andi ingin pasukan KNIL-nya saja yang menjadi pasukan militernya RIS. Karena itu lah, terjadi pemberontakan Andi Azis yang mulai menyerang markas APRIS di Makassar.

Sempat menguasai Makassar, pemberontakan Andi Azis tidak berlangsung lama. Pada tanggal 15 April 1950, Andi menyerahkan diri yang berujung pada hukuman penjara selama 14 tahun.

3. Republik Maluku Selatan (RMS)

Terakhir, salah satu konflik kepentingan yang paling terkenal sampai sekarang yaitu Republik Maluku Selatan atau RMS.

Peristiwa RMS ini terjadi pada tahun 1950. Pada tahun itu Indonesia masih berbentuk RIS. Dengan bentuknya yang masih RIS, ada beberapa negara bagian di Indonesia.

Salah satunya yaitu Negara Indonesia Timur (NIT) yang terdiri dari wilayah Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan yang lainnya. Pada saat itu, NIT dibubarkan oleh parlemennya dan tergabung ke NKRI.

Ketika NIT dibubarkan, Maluku tidak mau bergabung dengan NKRI. Mereka ingin membangun negaranya sendiri sebagai republik di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).